Warga Negara Ini Rela Pura-Pura Menikah Demi Pelat Mobil

Warga Negara Ini Rela Pura-Pura Menikah Demi Pelat Mobil

Warga Negara Ini Rela Pura-Pura Menikah Demi Pelat Mobil

www.pokerpantai.org
Ada yang unik di Tiongkok perihal pernikahan. Di sini menikah tidaklah hanya sekadar kesepakatan bersama untuk membangun rumah tangga, tapi juga dikarenakan pelat kendaraan.

Rabu 4 Desember 2019, pemerintah ibu kota Tiongkok, Beijing, mengeluarkan syarat pemilik kendaraan mesti udah menikah jikalau ingin mendapatkan pelat no kendaraan. Kebijakan ini dibuat untuk membatasi kuantitas kendaraan di Beijing.

Aturan ini dimanfaatkan para entrepreneur untuk beri tambahan fasilitas jasa pernikahan. Perusahaan ini membuka pintu bagi pemilik kendaraan untuk menikahi orang-orang yang ingin di tandatangani pengalihan kepemilikan mobil.

Syaratnya, si pelamar mesti siap membayar duit 160 ribu yuan, kira-kira Rp318,62 juta, untuk biaya bercerai.

Dengan sistem ini, para pelamar tak mesti lagi ikuti program lelang yang sengaja dibuat pemerintah setempat untuk membatasi kepemilikan mobil oleh warganya.

Sistem lelang ditunaikan dua bulan sekali dan mengakibatkan banyak orang berjuang untuk mendapatkan pelat kendaraan.

Menurut CCTV, pelat no tidak menciptakan pasar online yang menjanjikan bagi pemilik kendaraan yang bersedia beri tambahan kepemikan kendaraan bermotor melalui pernikahan palsu atau menjualnya kepada orang lain.

Di Tiongkok, membeli pelat no berasal dari pihak ketiga juga kegiatan yang ilegal. Tapi, ini bisa dianggap sah jikalau pelat no didapat berasal dari warisan atau pernikahan yang sah.

Agar bisa mendapatkan pelat kendaraan yang sah, pelanggan mesti membayar pernikahan palsu bersama segepok uang. Pelanggan pria membayar 160 ribu yuan dan wanita 145 ribu yuan (Rp288,75 juta).

Tempo lalu, sebagian warga Tiongkok juga memanfaatkan pernikahan palsu untuk membeli lebih banyak aset.

Pada September 2019, aparat hukum menemukan 11 bagian keluarga di Zhejiang, Tiongkok, yang melaksanakan 23 pernikahan palsu tidak cukup berasal dari sebulan untuk mendapatkan kompensasi berasal dari sebuah situs.

Jika udah jadi penggemar, segala perihal soal mobil senantiasa menarik perhatian. Termasuk pula soal pelat nomor.

'Pelat no cantik' senantiasa jadi buruan para pengagum mobil. Mereka sudi merogoh kocek dalam-dalam demi punya pelat no istimewa untuk mobilnya.

Rabu 2 Oktober 2019, di Malaysia, misalnya, Departemen Transportasi Darat memberlakukan lelang pelat no online di JPJeBid. Sistem ini beri tambahan peluang pemilik mobil untuk menawar pelat no istimewa yang udah tersedia.

Deputi Direktur SIM Departemen Transportasi Jalan Malaysia, Mohd. Hafiz Shamsani, menyebutkan ada 21 seri no registrasi kendaraan yang terjual secara online. Koleksi-koleksi yang paling banyak di tawarkan adalah ALL berasal dari Perak bersama total penjualan mencapai 3,38 juta ringgit (Rp11,45 miliar).

Koleksi pelat no area Terengganu juga banyak digemari. Direktur Departemen Transportasi Darat Malaysia, Zulkarnain Yasin, menyebutkan penawaran ini terjadi terhadap 3-11 Oktober 2019.

Menurut Zulkarnain, pelat no yang mencetak rekor penawaran tertinggi adalah TTB 1 senilai 2.088.616 ringgit (Rp7,07 miliar), TAY 1 bersama harga 242 ribu ringgit (Rp819,97 juta), dan TBT 1 seharga 240 ribu ringgit (Rp813,92 juta).

Sahabat Dream tentu kerap menyaksikan mobil yang memanfaatkan pelat no atau isyarat no kendaraan bermotor (TNKB) berakhiran RF. Pelat no itu tidak bisa digunakan sembarang oleh warga sipil.

" RF itu dibagi jadi dua, spesifik dan rahasia," ujar Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Sumardji kepada Dream, Jumat 23 Agustus 2019.

Dia mengatakan, TNKB berakhiran RF rahasia umumnya digunakan bagian Polri, TNI, intelijen, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya.

Sementara, untuk pelat no RF spesifik untuk pejabat di kementerian atau instansi pemerintah. " Kalau STNK spesifik diterbitkan untuk kendaraan dinas dan instansi pemerintah," kata dia.

Untuk mengajukan TNKB spesifik itu, malah Sumardji, seorang pejabat mesti mengirimkan sejumlah berkas seperti STNK dan BPKB asli. Syarat lain yang diajukan yaitu, kartu isyarat bagian (KTA), cek fisik kendaraan, surat permintaan berasal dari pimpinan atau kepala satuan.

" Ini berlaku satu tahun. Setiap tahun diperpanjang jikalau tetap dipergunakan jikalau tidak berarti terhapus diregister kita," kata dia.

Seorang pria bernama Liu merogoh kocek miliaran rupiah untuk membeli sebuah pelat mobil bernomor polisi 88888. Tujuannya, dia ingin terhindar berasal dari musibah di jalan sementara berkendara. Namun, yang terjadi malah sebaliknya: dia sial.

Dilansir berasal dari Shanghaiist, Liu membeli pelat mobil itu bersama harga 1 juta yuan atau Rp1,9 miliar. Nomor polisi itu digunakan untuk pelat mobil pick up putih miliknya yang seharga 30 ribu yuan atau Rp59,29 juta. Liu hanya ingin safe selama mengendarai mobilnya di jalan.

Tapi, harapan Liu tak terkabul. Saat pertama kali mengendarai mobil itu di jalan, pria ini diberhentikan polisi setempat tak lebih berasal dari delapan kali. Polisi berikut mengira pelat mobil itu palsu.

Asal mengerti saja, di Tiongkok angka delapan merupakan angka keberuntungan. Dalam bhs Mandarin, delapan berarti kemakmuran atau kekayaan, sedangkan delapan berarti keberuntungan di dalam bhs Kanton.

Itulah sebabnya angka ini kerap digunakan di mobil-mobil mewah untuk perlihatkan derajat sosial pemiliknya,

Kalau angka 88888 yang ini? Polisi sempat tak mempercayainya. Bahkan, ada yang bersumpah dapat makan pelat mobil jikalau no polisi mobil ini asli.

Polisi pun selanjutnya terdiam setelah mengecek surat izin mengemudi (SIM) dan no pendaftaran kendaraan, lebih-lebih mengerti keaslian no polisi mobil pick up-nya.

Tak hanya itu, polisi juga kaget sementara mengerti Liu mesti menyanyi dan menari selama tujuh kali untuk melalui pemeriksaan ini.

Jika mobil yang dikendarai Presiden Indonesia dan Wakil Presiden berpelat no RI 1 dan RI 2, kemudian siapa pemilik mobil berpelat no RI 3 dan RI 4?

Jika dirunut seseuai jabatan strukturalnya, harusnya pelat no RI 3 dan 4 harusnya digunakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Namun, ternyata plat no RI 3 dan RI 4 itu bukanlah milik Ketua MPR dan DPR. Tetapi, pelat no itu milik istri Presiden dan Wakil Presiden RI.

Ya, sekarang, pelat no RI 3 tak lain digunakan oleh Iriana Jokowi. Adapun, RI 4 digunakan oleh Mufidah Jusuf Kalla.

Meski mendapat proporsi mobil kenegaraan, dua ibu negara itu kerap tak nampak memanfaatkan kendaraan itu. Sebab, dua ibu negara itu lebih kerap mendampingi suami mereka.

Berikut pergantian pelat no menteri periode 2014-2019:  www.pokerpantai.org

RI 1 untuk Presiden Republik Indonesia
RI 2 untuk Wakil Presiden Republik Indonesia
RI 3 untuk Istri Presiden
RI 4 untuk Istri Wakil Presiden
RI 5 untuk Ketua MPR RI
RI 6 untuk Ketua DPR RI
RI 7 untuk Ketua DPD RI
RI 8 untuk Ketua MA
RI 9 untuk Ketua MK
RI 10 untuk Ketua BPK
RI 11 untuk Ketua KY
RI 12 untuk Gubernur BI
RI 13 untuk Otoritas Jasa Keuangan
RI 14 untuk Kementerian Sekretariat Negara
RI 15 untuk Menko Politik, Hukum dan Keamanan
RI 16 untuk Menko Perekonomian
RI 17 untuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
RI 18 untuk Menko Kemaritiman
RI 19 belum ada Info (dahulu digunakan Menterian Hukum dan HAM)
RI 20 untuk Kementerian Dalam Negeri
RI 21 untuk Kementerian Luar Negeri
RI 22 untuk Kementerian Pertahanan
RI 23 untuk Kementerian Agama
RI 24 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI 25 untuk Kementerian Keuangan
RI 26 untuk Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah
RI 27 untuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
RI 28 untuk Kementerian Kesehatan
RI 29 untuk Kementerian Sosial
RI 30 untuk Kementerian Ketenagakerjaan
RI 31 untuk Kementerian Perindustrian
RI 32 untuk Kementerian Perdagangan
RI 33 untuk Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
RI 34 untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RI 35 untuk Kementerian Perhubungan
RI 36 untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika
RI 37 untuk Kementerian Pertanian
RI 38 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RI 39 untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
RI 40 untuk Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi
RI 41 untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
RI 42 untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional