Suami Istri Bersaing, Pilkades Bantarsari Bak Resepsi Pernikahan

Suami Istri Bersaing, Pilkades Bantarsari Bak Resepsi Pernikahan

Suami Istri Bersaing, Pilkades Bantarsari Bak Resepsi Pernikahan

Pantaipoker Ceme
Ada yang unik di penentuan kepala desa (Pilkades) Bantarsari, Rancabungur, Bogor, Jawa Barat. Pemilihan ini dibuat seperti resepsi pernikahan.

Alasannya, calon kepala desa itu hanya tersedia dua orang, yaitu laki laki dan perempuan yang sesungguhnya pasangan suami istri.

Dikutip dari Merdeka.com, Minggu 3 November 2019, dua calon ini adalah Lukmanul Hakim dan Silfiyani. Lukmanul mendapatkan nomer urut 1 dan sang istri nomer 2. Lukman merupakan calon petahana. Karena tak tersedia orang lain yang mendaftar, dia mendorong istrinya untuk mencalonkan diri.

" Sesuai ketentuan tidak boleh calon tunggal. Karena istri saya diperbolehkan maju selanjutnya saya dorong untuk nyalon juga," kata Lukman.

Menurut Lukman, rencana menjadikan hari pecoblosan Pilkades Bantarsari seperti resepsi pernikahan adalah untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

" Selain itu, 21 Oktober itu lagi tahun pernikahan kami yang ke-18. Jadi mampu diasumsikan ini perayaannya, tak hanya menarik minat masyarakat untuk mampir ke TPS,” kata dia.

Ketua Panitia Pilkades Bantarsari, Syamsuri menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Bantarsari raih 5.154 orang terdiri dari 8 RW. Pihaknya termasuk mempersiapkan hadiah bagi para pemilih.

“ Doorporize sih sembako. Tapi, ini sukses menarik pemilih untuk datang,” kata dia.

Syamsuri menyatakan pihak panitia mempunyai dua calon kades bersama kirab budaya bersama dana swadaya dari masyarakat.

" Kebetulan calonnya suami istri jadi dikonsep kayak pengantin saja. Jadi sehabis nyoblos, warga mampu salaman mirip calonnya. Kalau untuk penghitungan nada kami jadi lebih kurang jam 1 siang nanti," katanya.

Hari ini, Kabupaten Bogor menggelar Pilkades Serentak 2019 yang diikuti 273 desa di 37 kecamatan bersama jumlah calon kades 1.064 orang.

Ramai penentuan calon kepala area baru ternyata tak hanya berlangsung di Indonesia. Di Jepang, sejumlah politisi dan tokoh termasuk tengah berebut simpati demi jadi seorang walikota.

Namun dari sekian banyak kontestan, tersedia satu calon yang paling mencuri perhatian.

Sabtu, 14 April 2018, sebuah robot mencalonkan diri di dalam Pilkada Kota Tama, Tokyo, Jepang. Layaknya kandidat manusia lainnya, avatar ini memberi tambahan janji-janji semasa kampanye, seperti kesetaraan dan keseimbangan di dalam politik.

Sang kontestan termasuk berjanji dapat membuat regulasi yang adil dan berguna kepada warga Tama.

Lewat kampanye ini, Matsuda berjanji dapat memaksimalkan kecerdasan artificial untuk mobilisasi urusan kota terkecuali terpilih sebagai pimpinan Tama.

“ Untuk pertama kalinya di dunia, AI dapat mencalonkan diri di dalam pemilihan. Kecerdasan buatan dapat mengubah Kota Tama. Dengan kelahiran Wali Kota AI, kami dapat lakukan politik yang adil dan seimbang,” kata dia.

Matsuda dapat menerapkan kebijakan untuk masa depan, mengumpulkan Info dan pengetahuan, serta memimpin generasi lainnya bersama kecerdasan buatan.

Sekadar informasi, Matsuda yang berusia 44 tahun, dulu mencalonkan diri sebagai calon wali kota Tama pada 2014. Sayangnya, dia kalah. Kini, dia melakukan tindakan sebagai avatar untuk AI yang diyakini mampu membuat ketetapan yang lebih baik daripada yang dibuat manusia. Nantinya, avatar ini dapat “ bertarung” di Pilkada Tama hari ini.

Akankah calon kepala area yang waktu ini bertarung di Pilkada serentar di Indonesa dapat mencontoh langkah kampanye Michihito?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah di tandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa.

Aturan baru memuat mengenai pendapatan senantiasa perangkat desa jadi dari kepala desa, sekretaris desa, hingga pegawai di bawahnya. Beleid ini resmi ditandatangani pada 28 Februari 2019.

Dikutip dari setkab.go.id, Selasa 12 Maret 2019, pemerintah mengubah pasal 81 yang mengatur mengenai pendapatan yang di terima perangkat desa.

Dalam ketetapan baru itu disebuktan terkecuali pendapatan senantiasa diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD).

Bupati/wali kota memutuskan besaran pendapatan senantiasa kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya bersama ketetapan besaran pendapatan senantiasa kepala desa paling sedikit Rp2,43 juta atau setara bersama 120 prosen gaju pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a

Besaran pendapatan senantiasa sekretaris desa paling sedikt Rp2,24 juta atau setara bersama 110 dari gaji pokok PNS golongan II/a.

Besaran pendapatan senantiasa perangkat desa lainnya, paling sedikit Rp2,02 juta, setara bersama 100 prosen dari gaji PNS golongan II/a.

“ Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai pendapatan senantiasa sekurang-kurangnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud mampu dipenuhi dari sumber lain di dalam APBDesa tak hanya Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, pendapatan senantiasa Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini jadi berlaku.  Pantaipoker Ceme

Dalam hal Desa belum mampu mencukupi ketetapan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran pendapatan senantiasa Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan termasuk jadi bulan Januari 2020.

“ Peraturan Pemerintah ini jadi berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 Februari 2019.