Kapolri Larang Anggota Pamer Kemewahan

Kapolri Larang Anggota Pamer Kemewahan

Kapolri Larang Anggota Pamer Kemewahan

Pantaipoker Dominokiu
Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan instruksi perihal ketetapan disiplin anggota Polri. Dalam instruksi yang tertera di telegram bernomor ST/30/XI/HUM.3.4/2019/Divpropam, Idham Aziz meminta polisi tak bergaya hidup mewah.

" Sehubungan bersama ref berikut di atas, disampaikan kepada KA bahwa Polri sebagai alat negara bertugas pelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan juga beri tambahan perlindungan, pengayoman dan layanan penduduk kudu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih lewat penerapan pola hidup yang simpel bersama tidak bergaya hidup mewah, membuktikan hedonisme di dalam kehidupan sehari-hari, baik di internal institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat," kata Kadiv Propam Polri, Irjen Listyo Sigit, kepada Liputan6.com, dibuka Senin, 18 November 2019.

Surat telegram itu juga meminta anggota Polri untuk mengatur kapabilitas ekonomi sebagai cerminan karakter prihatin untuk menghambat terjadinya kesenjangan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuannya, di dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotime, supaya memedomani pola hidup sederhana.

1. Tidak menunjukkan, memakai, memperlihatkan barang-barang mewah di dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam jalinan sosial di kedinasan maupun di daerah publik.

2. Senantiasa melindungi diri, menempatkan diri pola hidup simpel di lingkungan institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat.

3. Tidak mengunggah foto atau video terhadap medsos yang membuktikan model hidup yang hedonis karena dapat mengundang kecemburuan sosial.

4. Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan, bersama keadaan lingkungan daerah tinggal.

5. Menggunakan atribut Polri yang cocok bersama jatah untuk penyamarataan.

6. Pimpinan kasatwil, perwira dapat beri tambahan umpama perilaku dan sikap yang baik, tidak membuktikan model hidup yang hedonis terutama Bhayangkari dan keluarga besar Polri.

7. Dikenakan sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melanggar.

Idham Azis, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) diusulkan mengambil alih posisi Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Polri (Kapolri). Nama perwria polisi bintang tiga itu sudah diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR.

Seperti diketahui, posisi Kapolri sejak tempo hari dipastikan kosong sesudah Bamnus DPR menyetujui permintaan pemberhentian Tito Karnavian.

" Pengganti Kapolri adalah, sudah kami ajukan juga hari ini ke DPR, Pak Idham Azis," ujar Jokowi usai pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Rabu 23 Oktober 2019.

Idham Aziz merupakan nama yang memadai mentereng di lingkungan Polri. Sebelum menjadi Kabarskrim Mabes Polri, perwira tinggi polisi berpangkat Komisaris Jenderal ini dulu menjabat Kapolda Metro Jaya.

Sementara Tito Karnavian dipastikan dapat isi posisi baru di kabinet Indonesia Maju. Jokowi sudah menunjuk Tito sebagai menteri di dalam negeri mengambil alih Tjahjo Kumolo yang berubah posisi menjadi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PANRB).

Salah satu tugas yang diemban Tito di jabatan barunya yakni menguatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dan juga bertanggung jawab penuh atas knowledge kependudukan Tito.

" Termasuk kepastian hukum di daerah terutama investasi," ucap Jokowi.

Idham Azis formal menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Idham dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat, 1 November 2019.

Dengan pelantikan itu, pangkat Idham naik menjadi jenderal. Sebelumnya, mantan Kapolda Metro Jaya ini berpangkat komisaris jenderal.

Keputusan mengangkat Idham sebagai jenderal dibacakan usai pelantikan. Kenaikan pangkat berikut cocok ketentuan presiden Republik Indonesia Nomor 98 Polri th. 2019 perihal kenaikan pangkat di dalam golongan perwira tinggi Polri.

" Presiden RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menentukan memastikan dan seterusnya, ke satu tingkatkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi Polri Komjen Idham Azis menjadi jenderal polisi juga terhadap tangal ditetapkan ini," kata protokoler Istana Negara.

Usai pembacaan itu, Jokowi mengganti pangkat bintang tiga di pundah Idham Azis. Dia selanjutnya menempatkan tanda pangkat menjadi bintang empat.

Seperti diketahui, Idham merupakan calon tunggal pengganti Tito Karnavian, yang ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Idham menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Komjen Idham Azis benar-benar bersyukur karena sudah ditetapkan sebagai kapolri, mengambil alih Jenderal Tito Karnavian, di dalam sidang paripurna DPR, Kamis 31 Oktober 2019.

" Baru saja sistem sidang paripurna DPR memastikan dan menentukan aku menjadi kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengambil alih Bapak Jenderal Tito Karnavian," kata Idham, dikutip dari .

Idham mengatakan, penetapannya sebagai kapolri merupakan mukjizat Allah SWT. Dia berjanji dapat mengabdi kepada Polri, masyarakat, negara, dan bangsa.

Usai dilantik esok hari, Idham berjanji dapat menyelesaikan kasus yang menjadi sorotan. Salah satunya, penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan.

Untuk menyelesaikan kasus itu, Idham dapat menunjuk Kepala Badan Reserse Kriminal yang baru.

" Kalau tidak ada aral melintang, besok aku barangkali besar dapat dilantik oleh Bapak Presiden. Dan sesaat nanti sesudah itu aku dapat menunjuk Kabareskrim yang baru untuk langsung mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan," ujar dia.

Langkah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Idham Azis, untuk menjadi kapolri makin terbuka lebar sesudah mendapat persetujuan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

" Seluruh fraksi aklamasi untuk setujui Komjen Idham menjadi kapolri," kata Ketua Komisi III, Herman Herry, Rabu 30 Oktober 2019.

Usai uji kelayakan dan kepatutan, Komisi III DPR langsung mengirim surat ke Pimpinan DPR supaya menggelar rapat paripurna pengesahan Idham Azis sebagai kapolri baru Kamis, 31 Oktober 2019.

Ada sejumlah fakta yang meliputi uji kelayakan kompetensi dan kepatutan yang digelar. Salah satunya perihal visi misi kapolri. Idham menyebut tidak punyai visi misi sendiri karena seluruh visi misi mengacu terhadap presiden dan wakil presiden.

" Berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan bagi arah kebijakan Polri, memperhatikan kebijakan presiden dan wakil presiden sementara pelantikan, maka di dalam kesempatan ini, tidak ada visi dan misi yang aku ajukan," kata Idham.

Idham Azis juga mengemukakan agenda nasional yang menjadi fokus Polri terhadap 2020.

" Suksesnya pengamanan 270 Pilkada Serentak terhadap 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota. PON ke 20 di Papua, kasus intoleransi, radikalisme, unjuk rasa anarkis, konflik sosial, karhutla dan juga kejahatan yang menjadi atensi publik dan merugikan kekayaan negara layaknya korupsi, cyber crime, narkoba, ilegal fishing. Ilegal mining dan kejahatan jalanan," kata dia.  Pantaipoker Dominokiu

Selain itu, Idham mengemukakan lima komitmennya sebagai kapolri, yakni engamankan program pembangunan nasional, memantapkan soliditas internal dan sinergitas TNI/Polri, mewujudkan insan bhayangkara yang bersih dan bebas KKN, menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik dan menyiapkan suksesi pimpinan polri selanjutnya.

Idham juga punyai tujuh program prioritas untuk menguatkan Polri, diantaranya,

1. Mewujudkan SDM unggul
2. Pemantapan harkamtibnas
3. Penguatan gakum yang profesional dan berkeadilan
4. Pemantapan manajemen media
5. Penguatan sinergi polisional
6. Penataan kelembagaan
7. Penguatan pengawasan