Gubernur Anies Baswedan Digugat Korban Banjir Jakarta, Ini Alasannya

Gubernur Anies Baswedan Digugat Korban Banjir Jakarta, Ini Alasannya

Gubernur Anies Baswedan Digugat Korban Banjir Jakarta, Ini Alasannya

www.cemepantai.org - Ratusan korban banjir Jakarta mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Tim advokasi banjir, Azas Tigor Nainggolan menuding musibah banjir Jakarta pada 1 Januari 2020 berjalan sebab indikasi pelanggaran hukum Anies. Warga menyebut, Anies tidak melakukan peringatan dini banjir kepada warga.

Akibat tidak terdapatnya peringatan dini selanjutnya warga kelimpungan mengevakuasi harta bendanya.

" Dasar gugatannya, Gubernur DKI Jakarta lalai di dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Kewajiban hukumnya kudu merawat warga Jakarta atau orang yang tersedia di Jakarta ketika itu agar tidak berdampak tidak baik sekali berasal dari banjir yang terjadi," kata Azas,Senin, 13 Januari 2020.

Dia mengatakan, kuantitas warga Jakarta yang melakukan gugatan berjumlah 243 orang. Jumlah itu mewakili lima wilayah Jakarta. Nomor gugatan selanjutnya sudah teregister bersama no 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst.

" Kurang lebih ini tersedia 243 warga korban banjir Jakarta. Ya di lima wilayah, kerugiannya tersedia kurang lebih Rp42,3 miliar yang jadi materi gugatan," kata dia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk mengkaji bencana banjir dan longsor yang berjalan di awal 2020.

Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, kasus bencana banjir dan longsor yang berjalan di sebagian area ini merupakan tanggung jawab bersama.

" Karena penanganan banjir baik di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, yang kemudian terhitung melibatkan kepala area yang ada. Kemarin kan presiden ke Bogor, kemudian ke Lebak, dan di dalam selagi dekat terhitung akan ke Bekasi," kata Pramono, dilaporkan Liputan6.com, Rabu, 8 Januari 2020.

Pramono belum jelas apakah rapat selanjutnya mengkaji pengalihan penanganan banjir berasal dari pemerintah provinsi ke pusat.

Terkait banjir Jabodetabek, Pramono menghendaki tidak tersedia pihak-pihak yang saling menyalahkan berkenaan bencana banjir yang berjalan di awal 2020.

" Dalam situasi layaknya ini tidak sanggup kemudian ego sektoral tiap-tiap ditonjolkan, kudu bersama-sama. Enggak bisa, enggak kudu terhitung menyalahkan siapapun lah. Ini adalah perihal yang kami hadapi secara bersama-sama," ucap dia.

Banjir berjalan di sebagian wilayah di Jabodetabek pada 1 Januari 2020. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 60 orang meninggal akibat banjir di th. ini. Sementara itu, sebanyak 1.317 tempat tinggal rusak berat, 17 tempat tinggal rusak sedang, dan 544 tempat tinggal rusak ringin.

Selain itu, terkandung 5 sarana lazim rusak berat, 3 sarana pendidikan rusak mudah dan 2 rusak sedang, 2 sarana peribadatan rusak tengah dan 24 jembatan mengalami rusak berat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi wilayah bencana banjir dan tanah longsor di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 7 Januari 2019. Kunjungan ini di luar agenda Jokowi yang punya niat ke Kabupaten Lebak, Banten.

Jokowi membagikan kunjungan selanjutnya di Instagram pribadinya. Jokowi mengatakan, berkunjung ke Sukajaya untuk memantau pembukaan akses jalan agar permukiman warga tak terisolir.

" Saya menyambangi Desa Harkat Jaya untuk lihat segera pekerjaan pembukaan akses jalan yang tertimbun longsor, penanganan warga terdampak bencana, serta proses distribusi bantuan," tulis Jokowi.

Dalam foto yang dia unggah, terlihat hujan menyambut kehadiran Jokowi. Dia kudu menutupi kepalanya bersama tas.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, mengatakan, Jokowi mendatangi Kantor Desa Harkat Jaya yang jadi wilayah pos pertolongan bagi warga terdampak banjir dan longsor. Di sana, Jokowi menambahkan paket bantuan.

Dalam perjalanan menuju Kantor Desa Harkat Jaya terlihat sebagian ruas jalan yang baru diakses sebab tertutup akibat longsor. Dilaporkan Setkab, Jokowi sempat meninjau proses pembukaan akses jalan yang tertimbun longsor dan berlokasi tidak seberapa jauh berasal dari kantor desa.

Usai meninjau wilayah tersebut, Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, untuk memastikan penanganan bagi para warga terdampak banjir di sana terhitung berjalan bersama baik.

Sehari sebelumnya, di dalam sidang kabinet paripurna, Jokowi sudah menginstruksikan jajaran berkenaan untuk turun segera ke lapangan di dalam melakukan penanganan banjir yang berjalan di sebagian wilayah. " Seluruh kementerian yang berkenaan bersama banjir benar-benar tetap terjun ke bawah," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghendaki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengingatkan kepala area agar berhati-hati dan mengantisiapi datangnya bencana.

“ Ada persiapan, tersedia perencanaan, tersedia persiapan evakuasi,” kata Jokowi, di laman Setkab, Senin, 6 Januari 2019.

Jokowi terhitung menghendaki kepada TNI/Polri, Basarnas, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar secepatnya sanggup menopang ke lapangan.

“ Agar perintah tidak usah saya ulang-ulang lagi,” kata dia.

Mengenai kuantitas korban banjir di sejumlah wilayah, Jokowi memerintahkan seluruh kementerian agar terjun dan menopang masyarakat.

“ Baik yang berkenaan bersama kesehatan bermakna Menteri kesehatan, yang berkenaan bersama bantuan-bantuan, bermakna Menteri Sosial. Yang berkenaan bersama bantuan-bantuan, mungkin terhitung di Kementerian BUMN yang sanggup menjalankan BUMN, agar bergerak. Meskipun saya lihat sepenuhnya sudah bergerak namun ini saya ingatkan lagi,” ucap dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak menginginkan tersedia tawar menawar bersama China perihal kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Jokowi memastikan perihal itu di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

" Tidak tersedia yang namanya tawar-menawar perihal kedaulatan, perihal teritorial negara kita," kata Jokowi, Senin, 6 Januari 2019.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi memastikan penolakan China pada wilayah Natuna.

" Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dijalankan oleh Tiongkok yang tidak miliki alasan hukum yang dianggap oleh hukum internasional, lebih-lebih UNCLOS 1982," kata Retno.

Retno mengatakan, kapal-kapal milik nelayan China sudah melakukan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia cocok UNCLOS 1982.

" Tiongkok merupakan salah satu party berasal dari UNCLOS 1982. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menjunjung implementasi berasal dari UNCLOS 1982," ucap dia.