Youtuber Pamer Saldo ATM Siap-Siap Diuber Ditjen Pajak

Youtuber Pamer Saldo ATM Siap-Siap Diuber Ditjen Pajak

Youtuber Pamer Saldo ATM Siap-Siap Diuber Ditjen Pajak

http://www.pokerpantai.org/
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengincar Youtuber berpenghasilan Rp1 miliar per tahun untuk membayar pajak. Apalagi, muncul fenomena Youtuber yang doyan perlihatkan saldo rekening bank.

" Youtuber terkecuali dia orang Indonesia, mampu penghasilan di Indonesia, penjaja online, penjaja pasar, terkecuali di atas PTKP harus bayar PPh secara self assesement," kata Suryo di Jakarta, dikutip berasal dari Merdeka.com, Senin 25 November 2019.

Suryo menyatakan DJP punyai data-data penghasilan tiap-tiap warga Indonesia, baik Youtuber maupun artis berasal dari perbankan. Mereka yang tetap `membandel` siap-siap mendapat teguran.

" Kalau tidak setor mampu dicermati di knowledge Irawan (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan) tersedia tidak. Penanganannya serupa seperti lainnya, youtuber segala lainnya mungkin hanya mode penjualan, dia berbeda," kata dia.

Untuk harus pajak bersama pekerjaan penjualan online maupun konvensional, Suryo jalankan penarikan pajak yang berbeda. Namun secara total pemantauan penghasilan warga negara dijalankan lewat AEoI (Automatic Exchange of information).

" Kalau dia (penjualan online offline) dikasih treatment khusus mungkin bisa. Jadi kita pakai akses Info tadi seberapa besar penghasilannya di knowledge itu," kata dia.

Suryo Pratomo, menjadi jenderal baru di jajaran aparatur pajak se-Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati udah melantikan mantan staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini menjadi direktur jenderal Pajak yang baru.

Pengangkatan Suryo dijalankan untuk menggantikan Dirjen Pajak lama, Robert Pakpahan yang udah memasuki era pensiun.

Dikutip berasal dari laman Kementerian Keuangan, Jumat 1 November 2019, Sri Mulyani berpesan bahwa tugas dan tanggung jawabnya terlampau berat. Dia menyatakan 70 persen penerimaan APBN berasal berasal dari penerimaan pajak.

" Perjalanan karir Bapak, aku anggap terlampau lengkap untuk mampu mempersiapkan diri di didalam posisi sebagai Dirjen pajak yang dipercayai oleh papa Presiden untuk mampu menggerakkan tugas ini," kata Sri Mulyani di Jakarta.

Suryo Utomo lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 26 Maret 1969. Suryo mengenyam pendidikan S-1 Ekonomi Universitas Diponegoro. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan master of business taxation di University of Southern California, Amerika Serikat, pada 1992. Dia memperoleh gelarnya pada 1998.

Suryo memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada tahun 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada tahun 1998, sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2002.

Tahun 2002 dia dipromosikan menjadi Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri, 2006 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, 2008 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu.

Tujuh tahun kemudian, Suryo dipromosikan menjadi kepala di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan I, tahun 2010 menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I, 31 Maret 2015 menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Pada 1 Juli 2015 beliau dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) berkenaan Perpajakan.

Salah satu yang menjadi perhatian publik yakni tarif pajak untuk perusahaan digital internasional atau Over The Top Company (OTT). Sebut saja Google, Netflix, dan Amazon.

Rabu 4 September 2019, Sri Mulyani mengatakan, perusahaan selanjutnya sebelumnya tidak mampu dijadikan subjek pajak luar negeri dan menyetorkan ke pemerintah Indonesia.

" Kami tetapkan bahwa mereka perusahaan digital internasional, Google, Amazon, Netflix mereka mampu memungut, menyetor, dan melaporkan PPN," kata Sri Mulyani di Jakarta.

Mantan pejabat Bank Dunia ini termasuk bakal membuat perubahan definisi Badan Usaha Tetap (BUT) didalam RUU ini. Definisi BUT tak ulang berdasar kepada kehadiran fisik berupa kantor cabang di Indonesia.  http://www.pokerpantai.org/

Tujuan penyusunan RUU Perpajakan yakni untuk tingkatkan iklim kompetitif di Indonesia di sedang perekonomian international yang lesu.

Apalagi kata dia, Jokowi selalu mewanti-wanti mengenai tantangan perekonomian nasional yakni kinerja ekspor dan investasi yang sempat melambat.

" Presiden berharap sehingga kita jalankan kebijakan yang permudah investasi dan ekspor. Semua hal yang menghalangi harus dihilangkan. Filosofinya, membuat ekonomi Indonesia menjadi kompetitif," kata dia.