Pilih Komisaris BUMN dari Parpol, Erick Thohir: Bantu `Bersih-Bersih`

Pilih Komisaris BUMN dari Parpol, Erick Thohir: Bantu `Bersih-Bersih`

Pilih Komisaris BUMN dari Parpol, Erick Thohir: Bantu `Bersih-Bersih`

Pantaipoker Ceme - Sejumlah komisaris BUMN berasal dari partai politik. Menteri BUMN, Erick Thohir, mengaku penunjukan komisaris dari partai politik tak menyalahi aturan.

" Tidak masalah kecuali komisaris berasal dari partai politik," kata Erick di Jakarta, Jumat 21 Februari 2020.

Dia mencontohkan Arif Budimanta yang diangkat sebagai komisaris PT Bank Mandiri Tbk (Persero). Seperti diketahui Arif adalah tidak benar satu politisi sekaligus pernah menjadi pengurus dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

" Begini yang tidak boleh di Kementerian itu yang masih menjabat di DPP partai. Jadi, sah-sah saja beliau menolong kita," kata Erick.

Pada tahun 2020 Erick telah merombak kepengurusan benerapa perusahaan berplat merah tersebut. Erick pun yakin nama-nama yang dipilih merupakan sosok figur yang dapat mendorong progam bersih-bersih.

" Keputusan menteri tentu tidak tersedia yang sempurna. Namun kecuali dilihat, sosok yang dipilih ssbagai komisaris adalah figur yang menolong program bersih-bersih seperti Chandra Hamzah di BTN, Agus Martowarojo di BNI, dan Chatib Basri di Bank Mandiri," kata dia.

Erick meyakinkan figur-figur yang terpilih tidak menyalahi kebijakan yang ada. Figur - figur berikut terpilih sebagai komisaris di perusahaan BUMN dilihat dari backgroundnya.

" Figur-figur yang masuk ke jajaran komisaris saya rasa seluruh tersedia alasan dan background-nya. Yang dipastikan tidak menyalahi aturan," kata dia.

Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dijelaskan bahwa secara implisit anggota atau kader partai diizinkan menjabat komisaris BUMN. Namun tidak bagi pengurus partai.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyindir keras kinerja PT Telkom Indonesia Tbk (Persero). Orang nomor satu di jajaran perusahaan pemerintah ini mengkritik lebih dari satu besar pemasukan dan dividen Telkom berasal dari anak usahanya, PT Telkomsel Indonesia.

Sentilan Erick semakin keras setelah dia mengusulkan sehingga Telkom ditiadakan dan menjadikan Telkomsel sebagai BUMN.

“ Enak sih Telkom-Telkomsel dividen revenue digabung nyaris 70 persen. Mendingan tidak tersedia Telkom. Langsung saja Telkomsel ke BUMN. Dividennya jelas,” kata dia di Jakarta, Rabu 12 Februari 2020, dikutip dari Merdeka.com.

Erick mendesak Telkom mengubah bisnis intinya sehingga dapat beradu bersama perusahaan milik negara lain. Dia termasuk mendambakan perusahaan pelat merah berikut memiliki database big data seperti dilaksanakan Alibaba.

“ Makanya kami senang Telkom beralih ke arah tidak benar satunya ke database big data, cloud, era cloud-nya dipegang alicloud [Alibaba Cloud]. Masa database kami diambil negara lain?” kata dia.

Diakui Erick, pemerintah sepanjang ini merasakan kegunaan dari keberadaan BUMN terlebih untuk menambah pendapatan negara. Selain pajak sektor andalan, BUMN termasuk selalu teratur memberikan dividen dikarenakan statusnya sebagai pemegang saham.

Menteri yang termasuk entrepreneur ini mengakui tak seluruh negara di dunia, lebih-lebih Amerika Serikat (AS) yang memiliki rancangan perusahaan milik negara. Namun dari keberadaannya, kontribusi BUMN pada negara sangat signifikan.

“ Suka tidak suka, kontribusi BUMN ke Indonesia luar biasa dan type BUMN ini memang tidak di seluruh negara ada, Amerika tidak tersedia tapi kecuali kami melihat China ada, atau pun perusahaan negara di Norwegia tersedia yang BUMN,” kata dia.

Wakil Menteri BUMN 1, Budi Gunadi Sadikin (BGS) mencibir Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurutnya belum banyak mengantisipasi kecepatan pergantian zaman. Dia kuatir perusahaan bersangkutan pertumbuhannya mati dikarenakan tak dapat beradaptasi.

Budi Gunadi memberi perumpamaan tidak benar satu BUMN besar yaitu PT Telkom Indonesia yang profitnya di atas Rp20 triliun. Namun perusahaan berikut secara revenue termasuk datar bersama EBITDA yang semakin terdepresi.

“ Saya tanya mereka (Telkom), rancangan ke depan seperti apa. Saya bilang, saya memiliki HP (handphone), saya bayar per bulan Rp1 juta- Rp1,5 juta. Tapi, saya bayar ke perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas infrastruktur mereka, itu bisa saja Rp2 - Rp3 juta per bulan," kata dia.

Budi Gunadi pun mengaku mengeluarkan duit lebih besar untuk aplikasi hiburan di telpon genggamnya seperti Spotify, Google Drive, dan iCloud.

" Saya di situ spend more money dari pada saya bayar bisnis komunikasi infrastruktur yang dibangun bersama ratusan triliun rupiah per tahun. Kita spend itu bayar ke PT Telkom Indonesia," kata dia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berharap Irfan Setiaputra dapat mobilisasi tugasnya sebagai direktur utama baru PT Garuda Indonesia bersama amanah. Pemerintah termasuk mengharapkan operasional Garuda Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik.

“ Saya berharap Pak Irfan Setiaputra dapat mobilisasi amanah bersama baik,” kata Erick di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang di terima Dream, Rabu 22 Januari 2020.

Seperti diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia Tbk telah menyetujui penunjukan Irfan Setiaputra sebagai direktur utama baru PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (Persero).

Di jajaran dewan komisaris, RUPSLB menyetujui Triawan Munaf sebagai komisaris utama dan Yenny Wahid menjadi komisaris independen.

Erick mengatakan, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham pemerintah di Garuda Indonesia telah berusaha melacak figur terbaik untuk mengelola maskapai pelat merah ini.

Dengan ditunjukan Irfan, Erick berharap Garuda Indonesia akan menjadi perusahaan yang lebih baik dan “ terbang” lebih tinggi.

Khusus untuk komisaris baru, Kementerian BUMN berharap akan muncul masukan stratego pemasaran serta upaya pemulihan citra Garuda Indonesia yang sempat tercoreng.

“ Khusus untuk Ibu Yenny Wahid, figur perempuan yang sangat mumpuni, bu Yenny merupakan komisaris independen perwakilan publik yang dapat dipercaya,” kata dia.

Jajaran direksi dan komisaris baru PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) selanjutnya formal ditetapkan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui pengangkatan Irfan Setiaputra sebagai direktur utama baru menukar Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara).

Irfan bukan orang baru di kalangan perusahaan milik pemerintah. Pria tinggi jangkung ini pada mulanya pernah menjabat sebagai Dirut PT Inti (Persero) di era Menteri BUMN, Sofyan Djalil.

Selain Dirut baru, pemegang saham Garuda Indonesia termasuk menyetujui penunjukan Triawan Munaf menjadi komisaris utama maskapai penerbangan pelat merah ini. Triawan pada mulanya merupakan mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Nama terkenal lain yang duduk di jajaran komisaris Garuda Indonesia adalah Yenny Wahid, putri dari Presiden Keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Rabu 22 Januari 2020, berikut adalah daftar lengkap jajaran komisaris dan direksi Garuda Indonesia.

Komisaris
1. Komisaris Utama: Triawan Munaf

2. Wakomut Komisaris: Chairal Tanjung

3. Komisaris Independen : Yenny Wahid

4. Komisaris Independen: Elisa Lumbantoruan

5. Komisaris: Peter Gontha

Direksi
1. Direktur Utama : Irfan Setiaputra

2. Wakil Direktur Utama : Dony Oskaria

3. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Fuad Rizal

4. Direktur Operasi : Tumpal Manumpak Hutapea

5. Direktur Human Capital : Aryaperwira Adileksana

6. Direktur Teknik : Rahmat Hanafi

7. Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan IT : Ade R. Susardi

8. Direktur Niaga dan Kargo : M. Rizal Pahlevi